Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, memperingatkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi menembus kisaran Rp21 ribu‑Rp22 ribu per dolar. Ia menyampaikan hal tersebut pada rapat nasional Kadin yang dihadiri pengusaha di Jakarta Pusat, Kamis 29 Oktober 2026, dengan menyinggung kemungkinan penurunan kelas pasar Indonesia oleh MSCI dan dampak penarikan dana asing.
"Ini masalah sangat‑sangat serius karena kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah. Saya sudah hitung bisa jadi Rp20 ribu, Rp21 ribu. Ada yang bilang Rp22 ribu," ujarnya.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rizal Taufikurahman, menilai angka Rp21 ribu‑Rp22 ribu per dolar merupakan skenario tekanan berat. Menurut data JISDOR per 3 November 2026, rupiah berada di level Rp18.148 per dolar, sehingga mencapai kisaran tersebut memerlukan kenaikan harga dolar sekitar 15,7‑21,2 persen. Ia menekankan bahwa risiko dapat meningkat bila sentimen negatif di pasar saham menyebar ke pasar obligasi, dan menekankan perlunya likuiditas valas, intervensi terukur Bank Indonesia, serta penegakan hukum oleh OJK‑BEI.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut potensi penurunan nilai tukar di atas fundamental sebagai skenario risiko ekstrem, bukan proyeksi utama. Ia memperkirakan penurunan status MSCI dapat memicu aliran keluar dana pasif sebesar US$3‑6 miliar, namun pelemahan lebih dalam memerlukan kombinasi penarikan dana dari pasar saham, pasar surat berharga negara, penguatan dolar global, lonjakan harga minyak, serta kebutuhan devisa untuk impor dan pembayaran utang. Indonesia masih memiliki cadangan devisa US$146,3 miliar pada akhir September 2026, setara sekitar 5,3 bulan impor.
Kedua pakar menekankan bahwa mengatasi tekanan pada rupiah memerlukan koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan pemerintah, termasuk menjaga likuiditas valas, mempercepat penegakan hukum pasar modal, serta menjaga disiplin fiskal dan stabilitas inflasi.
Sumber: cnnindonesia.com
